Mahasiswa Fisipol UNTIDAR Diskusi Soal Perekonomian Indonesia Terkini dan Arah Kebijakan Fiskal Indonesia

0
85

Magelang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTIDAR dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia bekerjasama mengadakan kuliah umum yang bertajuk “KEBIJAKAN FISKAL UNTUK PEMBANGUNAN INDONESIA”. Kegiatan ini diadakan diruang Multi Media UNTIDAR pada Selasa 14 Agustus 2018.  Pembicara dalam kegiatan ini adalah Bhayu Purnomo, MA.,M.Sc., yang merupakan kepala sub bidang lembaga rating di Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF Kemenkeu. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Dr. Samodra Wibawa., M.Sc. selaku dekan Fisipol UNTIDAR.

Pada diskusi awal dipaparkan tentang konsep dasar ekonomi dan sejarah ekonomi Indonesia sejak tahun 1974 hingga sekarang. Pencapaian pertumbuhan tahun 1977-1997 sebesar 6.6 % dan 2001-2016 sebesar 5.4 %. Berbagai macam trend tantangan global saat ini mulai dari pemanasan global, konflik timur tengah, perang dagang dan proteksionisme, energi hingga kebangkitan millenials. Yang menarik dalam diskusi ini dan menjadi fokus diskusi dengan mahasiswa adalah era baru kemajuan teknologi digital yang dipicu perkembangan pesat dibidang teknologi komunikasi, informasi dan internet dan masuknya Era Industri 4.0.

Kondisi Indonesia yang mayoritas berpendidikan rendah dengan dominasi 60 % untuk pendidikan SD  dan SMP. Sebaran pendidikan Indonesia 42% untuk SD kebawah, 18 % untuk SMP, 17 % untuk SMA, 11 % untuk SMK, 9 % untuk Universitas dan 3% untuk Diploma. Ini menjadi tantangan tersendiri dengan daya saing tenaga kerja Indonesia masih lemah dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN.

Selanjutnya dibahas pula kebijakan ekonomi makro yang disusun untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Mulai kebijakan fiskal, kebijakan moneter, pendidikan pelatihan sampai dengan akumulasi kapital. Dijelaskan fungsi APBN sebagai jangkar perekonomian mulai pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan Fiskal dan APBN adalah tulang punggung reformasi ekonomi dengan mengoptimalkan penerimaan negara dengan menerapkan belanja yang produktif dan berkualitas serta mengelola pembiayaan yang penuh kehati-hatian sehingga tercipta APBN yang kredibel, efisien dan efektif, serta berkesinambungan.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia terkini untuk menjawab masalah dan tantangan ekonomi di Indonesia. Saat ini, pemerintah Indonesia berfokus untuk mengejar ketertinggalan (gap) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur. Tercatat sampai tahun 2018 ini, Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan dana 410,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan baru, jalan tol dan jalur kereta api. Selain infrastruktur, Pemerintah Indonesia juga mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan sebagai komitmen Pemerintah Indonesia dalam pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya kegiatan ini ditutup oleh wakil dekan bidang umum dan keuangan Retno Dewi Pramodia A. S.IP., M.P.A. dan diakhiri dengan foto bersama. (Gie.08.2018)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here